OBORBANGSA.COM, JAKARTA – Dahsyatnya banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh mengakibatkan bangunan rumah dan infrastuktur porak poranda tidak tersisa. Tak terkecuali fasilitas jaringan listrik dan internet terputus tidak bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Bahkan, fasilitas umum seperti jembatan dan sekolah rata dengan tanah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini tengah berbenah menelusuri daerah yang terdampak banjir dan longsor untuk memberikan pertolongan dan pencarian korban jiwa.
Ada beberapa prioritas yang dilakukan BNPB untuk pemulihan korban banjir bandang dan tanah longsor. Di anataranya, fokus pada lima aspek utama tanggap darurat: pertolongan, logistik, pembukaan akses darat, transportasi dan komunikasi, serta pemenuhan energi.
Saat ini, BNPB menyatakan bahwa sejumlah daerah telah mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana.
Provinsi Sumatra Barat menjadi salah satu wilayah yang paling siap mengajukan pembangunan huntara, sementara Aceh masih berada pada fase darurat penuh sehingga fokus pada pembukaan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatin) BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa Sumatera Barat telah menyampaikan usulan resmi dari lima kabupaten/kota.
“Pesisir Selatan mengusulkan 38 unit, Kabupaten 50 Kota 288 unit, Tanah Datar 131 unit, Padang Pariaman 272 unit, dan Kota Padang 88 unit. Dua daerah—Pesisir Selatan dan 50 Kota sudah melengkapi data by name by address, dan SK Bupati sedang diproses,” ujarnya. Kamis (11/12/2025).
Diskusi lokasi huntara telah dimulai dengan melibatkan Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan zona aman dari potensi bencana susulan.
“Lokasi huntara harus benar-benar aman. Kita pastikan clean and clear secara hukum, dan risikonya rendah terhadap ancaman bencana di masa depan,” tambahnya.
