OBORBANGSA.COM, TANGERANG – Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Kecamatan Mekar Baru menyampaikan pandangannya terkait polemik penolakan terhadap penempatan Iman Bahlawi sebagai Camat Mekar Baru oleh sejumlah pihak. Klarifikasi ini muncul sebagai bentuk keprihatinan atas berkembangnya opini publik yang dinilai kurang sehat dan berpotensi menciptakan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Ketua DPK KNPI Mekar Baru, Aang Junaedi, menyampaikan bahwa pihaknya memandang polemik tersebut muncul terlalu dini, bahkan sebelum pejabat yang bersangkutan diberi kesempatan menunjukkan kinerjanya. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kurangnya kedewasaan dalam menyikapi kebijakan pemerintahan yang seharusnya menjadi ranah profesional dan administratif.
“Penolakan seperti ini berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap seseorang yang belum memulai tugasnya secara resmi. Sebagai organisasi kepemudaan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kolaborasi, dan rasionalitas, kami merasa perlu memberikan pandangan yang lebih seimbang,” ujar Aang. Jum’at, 18 Juli 2025
Ia menambahkan bahwa penempatan seorang camat adalah kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten yang tentu telah melalui berbagai proses pertimbangan, mulai dari rekam jejak, kapasitas, hingga kebutuhan organisasi birokrasi di tingkat kecamatan. Menilai kinerja ASN hanya dari persepsi komunikasi di masa lalu tanpa bukti konkret, dinilainya sebagai pendekatan yang tidak objektif.
“Setiap ASN ditugaskan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan daerah. Kita sebagai masyarakat harus bisa menilai dengan kepala dingin. Jangan sampai opini pribadi berubah menjadi tekanan yang tidak sehat,” lanjutnya.
Aang juga menyoroti bahwa Iman Bahlawi adalah putra asli Kecamatan Mekar Baru yang tentu memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Alih-alih ditolak, menurutnya justru penempatan Iman harusnya menjadi momentum baik untuk menguatkan pembangunan yang lebih partisipatif karena ada rasa memiliki terhadap daerah kelahiran sendiri.
“Sebagai warga asli Mekar Baru, Pak Iman tentu harus memiliki semangat dan tanggung jawab lebih untuk memajukan kampung halamannya. Ini seharusnya menjadi nilai tambah, bukan justru direspons dengan prasangka,” tambah Aang.
DPK KNPI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kepala desa dan perangkat desa, untuk membuka ruang komunikasi yang terbuka dan membangun. Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh menghambat roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Aang, pemuda, tokoh masyarakat, organisasi desa, dan pemerintahan kecamatan harus saling mendukung demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga di era sekarang, di mana tantangan pembangunan semakin kompleks dan memerlukan kekompakan seluruh pihak.
“Kami percaya bahwa jika seluruh unsur masyarakat bersatu, berkomunikasi dengan baik, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas ego sektoral, maka semua persoalan bisa kita hadapi dengan kepala dingin dan solusi konkret. Mari kita kedepankan musyawarah,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ketua DPK KNPI Mekar Baru menegaskan bahwa organisasinya siap menjadi mitra strategis pemerintah kecamatan, termasuk camat yang baru, dalam menjalankan berbagai program yang menyasar kepemudaan, pemberdayaan ekonomi warga, serta peningkatan kualitas sosial masyarakat.
“Kami, KNPI, siap mendukung dan mengawal jalannya kegiatan pemerintah kecamatan mekar baru. Kami juga siap berdialog kapan pun dengan seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya Kecamatan Mekar Baru yang maju, sejuk, harmonis, dan semakin MEMBARA. Kita jalanin saja dulu” Pungkas Aang Junaedi.
