OBORBANGSA.COM, JAKARTA — Skandal penggerebekan toko kosmetik di Kembangan, Jakarta Barat, makin panas dan berbau tak sedap. Di tengah simpang siur data, kini muncul fakta mengejutkan: ada “penelpon misterius” yang diduga ikut mengatur jalannya penyitaan barang bukti!.
Dugaan intervensi ini bukan isapan jempol. Kasie Trantibum Kota Administrasi Jakarta Barat, Edison Butar Butar, blak-blakan mengungkap adanya laporan dari anggota Satpol PP di lapangan soal komunikasi mencurigakan saat operasi berlangsung.
“ Anggota kami menerima telepon dari seseorang yang diduga pemilik toko. Dalam komunikasi itu disebutkan ada obat ‘merah’ yang tidak boleh diambil,” ungkap Edison, Jumat (27/3/2026).
Pernyataan ini langsung memicu alarm bahaya. Sebab, jika benar ada pihak luar yang berani “mengatur” barang bukti, maka integritas operasi penindakan patut dipertanyakan.
Siapa sebenarnya sosok di balik telepon tersebut? Dan mengapa bisa ikut campur dalam proses penyitaan?.
Edison menegaskan, informasi itu merupakan laporan langsung dari petugas di lokasi—bukan spekulasi.
“Ini fakta lapangan yang kami terima. Tentu jadi perhatian serius,” tegasnya.
Di titik ini, publik mulai melihat pola kejanggalan. Dari data yang tak sinkron, hingga kini dugaan intervensi, penggerebekan ini dinilai jauh dari kata bersih.
Pengamat hukum sekaligus pengurus LSM Barisan Rakyat Anti Narkoba, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Mulih, S.H., M.H., menyebut situasi ini sudah masuk kategori serius.
“Kalau benar ada yang mencoba menghalangi penyitaan barang bukti, itu bukan lagi pelanggaran biasa. Itu bisa masuk pidana,” tegasnya, Senin (30/3/2026).
Ia merujuk Pasal 221 KUHP terkait upaya menyembunyikan barang bukti, serta Pasal 216 KUHP tentang menghalangi petugas yang sedang menjalankan tugas.
“Ini sudah mengarah pada obstruction of justice. Tidak bisa dianggap remeh,” tambahnya.
Namun hingga kini, misteri belum terpecahkan. Identitas penelpon masih gelap. Tidak ada penjelasan resmi apakah dugaan intervensi ini akan ditindaklanjuti secara hukum.
Yang jelas, tekanan publik makin keras.
Desakan audit terbuka, transparansi data barang bukti, hingga investigasi menyeluruh terhadap semua pihak kini tak terbendung.
Jika dibiarkan tanpa kejelasan, bukan hanya kasus ini yang dipertaruhkan—tetapi juga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. (Mega)
