OBORBANGSA.COM, JAKARTA – Situasi dan kondisi di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, memanas. Pasalnya, puluhan warga RW 07 dari 10 RT turun langsung ke kantor kelurahan, mendesak lurah mencopot Ketua RW yang mereka nilai tidak transparan dan bersikap arogan.
Gelombang protes warga RW.07 Tangki sampai ke telinga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inad Luciawaty.
” Jabatan Ketua RW bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah pelayanan,” kata Inad.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera mengungkapkan bahwa Ketua RW dipilih oleh warga untuk warga.
“Ketua RW itu dipilih dari warga dan untuk warga. Tugasnya melayani, bukan dilayani,” tegas Inad.
Warga Menuding: Tak Transparan dan Arogan
Dalam aksi tersebut, warga RW.07 Tangki menyuarakan kekecewaan atas dugaan ketidaktransparanan pengelolaan kepengurusan hingga sikap yang dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan yang merangkul.
Bagi Inad, jika tudingan itu benar, maka fungsi RW sebagai penggerak gotong royong dan penjaga keharmonisan lingkungan telah melenceng.
“Kalau ada tindakan sepihak, tidak terbuka, bahkan intimidatif, itu jelas bertentangan dengan semangat kebersamaan,” ujarnya.
Mekanisme Pencopotan Ada di Tangan Lurah
Namun di tengah ketegangan, Inad meminta warga tetap menahan diri, apalagi saat ini masih dalam suasana Ramadan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lurah memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua RW jika terbukti melanggar ketentuan.
“Semua ada mekanismenya. Kalau memang terbukti melanggar, lurah bisa memberhentikan,” ungkapnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa polemik RW 07 Tangki tak bisa dianggap sepele. Di satu sisi, warga menuntut transparansi dan perubahan. Di sisi lain, pemerintah diminta bertindak objektif sesuai aturan.
Kini, publik menunggu apakah evaluasi akan berujung pencopotan, atau sekadar mediasi? Satu hal yang pasti, suara warga sudah tak bisa diabaikan.
“Suara warga sudah tidak bisa diabaikan,” tegas Inad. (Mega)
