Ketua PGMM Banten Ustadz H Buchori (tengah) bersama pengurus Kelompok Kerja Madrasah Ibtida’iyah (KKMI) Kota Tangerang. (foto: oborbangsa.com/ateng Sanusih)
OBORBANGSA.COM, KOTA TANGERANG – Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Indonesia terus memperjuangkan hak-hak kesejahteraan guru madrasah swasta yang ada di seluruh Indonesia. Sampai saat ini belum ada kesejahteraan bagi guru-guru madrasah swasta di Indonesia dari pemerintah.
PGMM berharap kepada seluruh guru madrasah yang ada di Kota Tangerang khususnya dan Indonesia umumnya untuk bersatu padu bergerak berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan.
Penegasan itu disampaikan Ketua PGMM Provinsi Banten, H Buchori dalam kesempatan halal bihalal Kelompok Kerja Madrasah Ibtida’iyah (KKMI) Kota Tangerang di Grand Elhaj Cipondoh Jalan Hasyim Asy’ari Kota Tangerang, Selasa 31 Maret 2026.
Diungkapkan Buchori lebih, di dalam Al-Qur’an Surat Ara’d ayat 11 disebutkan,
“Innallâha lâ yughayyiru mâ biqaumin ḫattâ yughayyirû mâ bi’anfusihim”
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”
Oleh karenanya, sambung Buchori guru-guru madrasah swasta harus bersatu padu melangkah bergerak agar pemerintah memberi perhatian kepada para guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
“Guru madrasah harus sejahtera. PPPK adalah harga mati. Harapan kami Bapak Presiden Prabowo bisa menginstruksikan kebijakan dari kementerian terkait. PGMM Indonesia sudah menyampaikan proposal kepada Kementerian PAN RB namun belum jawaban yang pasti terkait 630 ribu guru madrasah swasta,” beber Buchori.
Sebanyak 630 ribu guru madrasah swasta ini, kata Buchori, mengajar generasi penerus bangsa yang berakhlaqul karimah dengan kasih sayang dan banyak murid yang telah diajarnya tersebut kini berkiprah di masyarakat.
“Negara harus hadir di dalam memperhatikan kesejahteraan guru-guru madrasah swasta. Kami sudah melakukan audiensi dengan Kementerian Agama, kami sudah beraudiensi dengan Kementerian PAN RB, kami juga sudah rapat dengar pendapat dengan Komisi V, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI,” jelasnya.***
• Ateng Sanusih
