OBORBANGSA.COM, JAKARTA– Pemerintah telah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen, hal ini sebagai langkah penting agar para hakim dapat hidup layak dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan apa pun.
Seperti disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).
“Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun, itu tujuan kita,” kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga marwah peradilan.
Prabowo juga menyoroti keberhasilan aparat penegak hukum yang mampu menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar.
“Tadi bukti hari ini kita berhasil mendapat 13 triliun dari 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakimnya itu menurut saya punya hati nurani, keberanian dia putuskan akhirnya kita selamatkan 17 triliun uang rakyat,” bebernya.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah berhasil mengalihkan anggaran negara sebesar Rp 306 triliun yang sebelumnya rawan korupsi untuk digunakan pada program-program yang langsung menyentuh rakyat. Ia juga menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mencatat capaian signifikan dalam penyelamatan aset negara, termasuk penghentian praktik tambang ilegal dan penguasaan kembali lahan kelapa sawit yang melanggar hukum.
Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah tegas tersebut semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat dan menutup ruang bagi para pelanggar hukum.
“Mungkin ada pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi sudah lah, pihak-pihak itu pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri,” tungkasnya. (Ade Reza).
