OBORBANGSA.COM, JAKARTA — Dunia kembali menyaksikan babak lama yang terus berulang: perang dipantik oleh kepentingan geopolitik negara besar, sementara rakyat sipil membayar harga paling mahal.
Ketegangan yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran bukan sekadar konflik militer. Ia adalah cermin rapuhnya tata dunia yang diklaim berbasis hukum internasional.
Di tengah klaim pembelaan diri dan dalih stabilitas regional, pertanyaan mendasar justru terabaikan: siapa yang melindungi rakyat sipil? Siapa yang menjamin bahwa hukum internasional tidak tunduk pada kekuatan veto dan kepentingan strategis?
Ketika rudal diluncurkan, diplomasi sering kali datang terlambat. Ketika sanksi dijatuhkan, yang tercekik justru masyarakat biasa. Dan ketika korban berjatuhan, dunia kembali menggelar sidang darurat yang hasilnya nyaris selalu normatif.
PBB: Penjaga Perdamaian atau Penonton Konflik?
Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dengan mandat luhur: menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun dalam realitas politik global, PBB kerap terjebak dalam kebuntuan struktural. Hak veto di Dewan Keamanan menjadikan keputusan penting sering kali tersandera oleh kepentingan negara adidaya.
Aktivis HAM Indonesia, Wilson Lalengke, secara tegas mendesak PBB agar tidak sekadar menjadi forum retorika.
“ Jika PBB hanya mengeluarkan pernyataan tanpa tindakan konkret, maka kepercayaan dunia terhadap sistem internasional akan semakin terkikis,” ujarnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Dalam banyak konflik global, PBB terlihat reaktif, bukan preventif. Kekuatan politik lebih dominan daripada komitmen kemanusiaan.
Negara Besar dan Standar Ganda
Dunia juga menyaksikan praktik standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Ketika satu negara melanggar kedaulatan, ia dikecam keras. Namun ketika pelanggaran dilakukan oleh sekutu strategis, bahasa yang digunakan menjadi lebih lunak, bahkan permisif.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa tatanan global masih digerakkan oleh logika kekuasaan, bukan keadilan.
Pemikiran Immanuel Kant tentang Perpetual Peace menjadi terasa utopis ketika negara-negara kuat justru bertindak di luar prinsip hukum internasional. Padahal Kant menegaskan, perdamaian hanya mungkin jika hukum menjadi panglima, bukan kepentingan nasional sempit.
Plato telah lama mengingatkan: ketika keadilan dikorbankan, negara akan jatuh pada kekacauan moral. Sementara John Locke menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi hak hidup. Perang agresif justru mencederai tujuan fundamental tersebut.
Dari perspektif moral, pesan Mahatma Gandhi tetap relevan: kekerasan tidak pernah menyelesaikan akar konflik. Ia hanya menunda dan memperluas lingkaran dendam.
Indonesia: Ujian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Dalam situasi seperti ini, Indonesia menghadapi ujian serius. Politik luar negeri bebas aktif tidak boleh diterjemahkan sebagai sikap aman dan menghindari risiko diplomatik. Bebas aktif berarti berani bersuara, sekalipun berbeda dengan arus kekuatan besar.
Sebagai negara dengan legitimasi moral berbasis Pancasila, Indonesia dapat:
Mendesak reformasi mekanisme veto di Dewan Keamanan PBB
Menggalang koalisi negara-negara Global South untuk tekanan diplomatik kolektif
Mendorong investigasi independen atas dugaan pelanggaran hukum humaniter
Memperkuat diplomasi kemanusiaan, bukan sekadar pernyataan normatif.
Jika Indonesia hanya berhenti pada seruan damai tanpa langkah strategis, maka kesempatan menjadi pemimpin moral dunia akan hilang begitu saja.
Dunia di Titik Kritis
Perang di Timur Tengah bukan hanya konflik regional. Ia berpotensi memicu krisis energi global, ketidakstabilan ekonomi, hingga eskalasi militer yang lebih luas. Namun yang paling berbahaya bukan hanya ledakan bom—melainkan erosi kepercayaan terhadap sistem internasional itu sendiri.
Jika hukum internasional hanya berlaku bagi yang lemah, maka dunia sedang bergerak menuju era anarki global yang terselubung.
Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang berani membela kemanusiaan tanpa standar ganda.
Indonesia memiliki pilihan: menjadi penonton yang aman, atau menjadi suara moral yang konsisten.
Sejarah akan mencatat, bukan siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang berdiri teguh ketika dunia terombang-ambing oleh kekuasaan. (Mega)
