OBORBANGSA.COM, ACEH – Target pemerintah agar sebelum bulan Ramadhan para pengungsi korban hidrometeorologi Sumatera dan Aceh dapat menempati hunian sementara (Huntara) akhirnya dapat terealisasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyerahkan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Dusun Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Selasa (17/2/2026).
Penyerahan tersebut menjadi penanda bahwa masyarakat terdampak banjir sudah dapat menempati huntara yang telah selesai dibangun, tepat sebelum bulan suci Ramadhan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.
Selain warga Dusun Rigeb, masyarakat Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, yang selama ini mengungsi di BLK Desa Lempuh, juga diantarkan kembali ke desanya untuk menempati huntara yang telah dibangun.
Kepala BNPB, Letnan Jendra TNI Suharyanto mengatakan sebanyak 133 unit huntara di Dusun Rigeb akan ditempati oleh 133 kepala keluarga (KK).
“Apa yang kita sampaikan dua bulan lalu bahwa masyarakat di pengungsian akan bisa menempati huntara ini sebelum Ramadhan. Jadi ini kita tuntaskan janji kita kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Kepala BNPB menjelaskan, di Kabupaten Gayo Lues terdapat 17 titik lokasi huntara yang tersebar di tujuh kecamatan. Dari total target 1.179 unit, saat ini telah berdiri 844 unit dan ditargetkan seluruhnya rampung sebelum Idul Fitri.
“Saat ini kita siapkan kebutuhan dasar. Pemerintah sudah menyalurkan sembako tahap awal, kemudian fasilitas toilet, air bersih, listrik, serta dukungan teknis seperti kipas angin dan matras,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap (huntap) akan dilaksanakan sesuai kesiapan lahan yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Bupati Gayo Lues, Suhaidi, didampingi Wakil Bupati H. Maliki, menyebut penyerahan tersebut merupakan kegiatan simbolis yang juga mencakup huntara di lokasi lainnya.
“Hari ini sebagian besar masyarakat Gayo Lues sudah mulai memasuki hunian sementara yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
Terkait huntap, Suhaidi menjelaskan pihaknya masih berproses dalam pengadaan lahan. Menurutnya, lahan di Gayo Lues mayoritas merupakan milik masyarakat sehingga jika digunakan untuk huntap harus melalui mekanisme ganti rugi.
“Lahan pemerintah di Gayo Lues tidak tersedia. Semua lahan milik masyarakat, sehingga jika digunakan tentu harus ada ganti rugi. Ini sedang kita bicarakan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, semoga ada solusi,” ujarnya.
Berdasarkan amatan di lokasi, sebagian unit huntara masih dalam tahap penyelesaian dan belum sepenuhnya rampung. Meski demikian, beberapa unit yang telah selesai sudah bisa ditempati warga.
Untuk menghindari kecemburuan sosial, pembagian kopel huntara di Dusun Rigeb dan Desa Agusen dilakukan secara undian melalui ketua kelompok kopel, sehingga proses penempatan berlangsung transparan dan adil bagi seluruh penghuni.
