OBORBANGSA.COM,JAKARTA– Dugaan kejanggalan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving senilai Rp124,4 miliar yang berkaitan dengan PT Toba Surimi Industries Tbk menjadi perhatian serius Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI).
Organisasi ini mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh, serta meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam proses pencairan kredit tersebut.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, secara tegas mendesak APH memeriksa Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme persetujuan, verifikasi dokumen, pencairan dana, hingga sistem pengawasan internal yang berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut.
Menurut Joko, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai sengketa bisnis atau persoalan administratif semata. Munculnya dugaan ketidaksesuaian dalam instrumen pencairan kredit bernilai besar harus menjadi perhatian serius regulator dan aparat penegak hukum.
“Kami mendesak OJK segera melakukan audit investigatif secara independen dan menyeluruh. APH juga harus memeriksa Dirut Bank Mandiri Riduan serta pejabat dan pihak terkait lainnya untuk mengungkap apakah terdapat pelanggaran prosedur, kelalaian pengawasan, penyalahgunaan kewenangan, atau unsur tindak pidana dalam proses pencairan KMK Rp124,4 miliar tersebut,” kata Joko Priyoski dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
KAMAKSI menilai, pemeriksaan harus mencakup seluruh rantai pengambilan keputusan, mulai dari analisis kelayakan kredit, otorisasi pencairan, validasi tanda tangan dan dokumen, hingga pengawasan transaksi. OJK juga didorong mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), manajemen risiko, serta efektivitas pengendalian internal Bank Mandiri.
Joko menegaskan bahwa jabatan dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi proses pemeriksaan apabila terdapat dasar dan kebutuhan hukum yang jelas.
“Jangan ada pihak kebal hukum! Kami tidak ingin penanganan persoalan ini berhenti pada pemeriksaan staf atau pejabat teknis saja. Direksi harus dimintai penjelasan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Jika ditemukan bukti pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses secara transparan dan tanpa tebang pilih,” ujarnya.
KAMAKSI juga meminta OJK menyampaikan hasil pengawasan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan hak-hak para pihak terlindungi selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Integritas perbankan nasional harus dijaga. Kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya pengawasan dan tidak transparannya penanganan persoalan kredit bernilai besar,” tegas Joko.
KAMAKSI menegaskan bahwa desakan pemeriksaan ini bukan bentuk penghakiman terhadap individu atau institusi tertentu, melainkan dorongan agar seluruh fakta dibuka secara objektif, profesional, dan berdasarkan hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.(red).













