OBORBANGSA.COM, JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, d Jakarta Selatan, yang diduga melibatkan pimpinan pesantren.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh hanya dipandang sebagai kejahatan individual, tetapi juga harus dibaca sebagai persoalan kegagalan sistem pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan anak.
Jasra menilai jika kehidupan pesantren yang tinggal di asrama selama 24 jam menghadirkan relasi kuasa dan ketergantungan yang kuat antara santri dengan pengasuh.
Sehingga anak takut menolak, melawan, atau melaporkan tindakan yang dialaminya, terlebih ketika orang yang diduga melakukan kekerasan merupakan figur yang dihormati dan memiliki kewenangan.
“Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Kejahatan seksual sering berlangsung dalam ruang tersembunyi,” ujar Jasra dalam keterangannya yang diterima oborbangsa.com, pada Minggu (15/11/2026).
Oleh karena itu, kata dia, jangan hanya bertanya mengapa anak terlambat melapor, tetapi tanyakan juga mengapa sistem pengasuhan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegahnya sejak awal.
Jasra menegaskan bahwa keberpihakan kepada korban harus didahulukan melalui jaminan akses keadilan, perlindungan, pemulihan, dan pendampingan psikologis tanpa menunggu proses pembuktian pidana selesai.
UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan mengenai hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.
“Kita harus membedakan proses pembuktian pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan dengan kewajiban negara melindungi anak yang diduga menjadi korban,” katanya.
Keduanya harus berjalan bersamaan. Jangan sampai anak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
“Jika kasus baru terungkap setelah sekian lama, kita harus mengevaluasi di mana sistem deteksi dini dan pengawasan selama ini,” tegasnya.
KPAI mendorong aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional dan ramah anak, mendalami kemungkinan korban lain, menjaga kerahasiaan identitas, serta menjamin keberlanjutan pendidikan dan pemulihan seluruh anak yang terdampak.
Menurut Jasra, perhatian publik tidak boleh berhenti pada pengungkapan terduga pelaku. Pesantren harus membuka diri terhadap evaluasi dan pembenahan sistem perlindungan anak.
Dalam konteks ini, KPAI menyoroti pentingnya model Child Safeguarding/Himayatu Tholabah sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri melalui Model Safeguarding, Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.
Jasra mengingatkan bahwa negara telah berulang kali merespons persoalan kekerasan anak melalui berbagai undang-undang, program, dan kelembagaan.
KPAI konsisten mendorong penguatan dan percepatan agenda RUU Pengasuhan Anak untuk membangun sistem pengasuhan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan mampu menjawab perkembangan jaman.
RUU ini perlu memperjelas standar pengasuhan, tanggung jawab orang tua dan lembaga, kompetensi pengasuh, pengawasan, mekanisme pengaduan, serta perlindungan dan pemulihan anak.
“Kita tidak boleh terus menunggu anak menjadi korban baru kemudian negara hadir. Negara harus hadir sejak anak berada dalam pengasuhan. Perlindungan anak tidak cukup dengan menghukum pelaku,” tegasnya.
Jasra juga menyampaikan adanya pembenahan sistem pengasuhan yang seharusnya melindungi anak. Ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa cepat negara menghukum pelaku, tetapi seberapa kuat negara mencegah anak menjadi korban.
“Pesantren merupakan ramah anak bukan pesantren yang sekadar memiliki aturan perlindungan anak, melainkan pesantren yang anak-anaknya benar-benar merasa aman, berani berbicara, dan tahu ke mana harus meminta pertolongan,” tandasnya.(Iv)













