OBORBANGSA.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat membuka ruang dialog konstruktif dengan kalangan mahasiswa dalam upaya memperkuat pelayanan publik dan sinergi pembangunan kota.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul di Ruang Rapat Wali Kota, Kembangan, Kamis (19/2/2026). Pertemuan berlangsung hangat, terbuka dan interaktif.
Rombongan mahasiswa dipimpin Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul, David Gointruth Sebastian Sondakh, serta Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Faiz Nabawi.
Turut mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota Yuli Hartono, Sekretaris Kota Firmanudin Ibrahim, para Asisten Kota, serta jajaran kepala Suku Dinas terkait.
Sorotan Tata Kelola dan Transparansi
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan kritis sekaligus masukan konstruktif terkait berbagai persoalan di Jakarta Barat.
Isu tata kelola pemerintahan menjadi salah satu sorotan utama. Mahasiswa mendorong birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik serta penguatan pengawasan agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Mahasiswa juga mendorong optimalisasi kanal aduan masyarakat serta pelibatan unsur kampus dalam monitoring kebijakan, sehingga kontrol sosial berjalan efektif dan berimbang.
Sampah, Vandalisme, hingga Wajah Kota
Di sektor lingkungan, persoalan pengelolaan sampah dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Mahasiswa menilai perlu ada sistem pengelolaan yang lebih efektif di tingkat warga, mulai dari edukasi pemilahan sampah, penguatan bank sampah, hingga optimalisasi pengangkutan dan pengolahan.
Aspek estetika ruang publik turut menjadi perhatian. Mahasiswa meminta penertiban atribut partai politik dan organisasi kemasyarakatan di sekitar area kampus, serta penanganan vandalisme dan mural liar di sejumlah titik strategis yang dinilai mengganggu wajah kota.
Menurut mereka, penataan visual kota bukan sekadar soal kerapihan, tetapi juga bagian dari citra dan kenyamanan ruang hidup warga.
Banjir, Kemacetan, dan Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, persoalan klasik seperti banjir dan kemacetan kembali mengemuka.
Mahasiswa meminta penanganan yang lebih terukur dan berkelanjutan, termasuk normalisasi saluran air serta pengawasan titik rawan genangan.
Selain itu, mereka menyoroti kondisi jalan rusak serta perlunya peningkatan kualitas fasilitas umum demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Komitmen Kolaborasi Nyata
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Iin Mutmainnah menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan partisipasi aktif kalangan akademisi sebagai “mata dan telinga” dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran mahasiswa sangat penting dalam memberikan masukan, kritik, sekaligus pengawasan agar kebijakan berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia berharap sinergi ini tidak berhenti pada forum audiensi semata, melainkan berlanjut dalam bentuk kolaborasi konkret, seperti diskusi tematik, kajian akademik, hingga pengawasan bersama terhadap aspirasi masyarakat.
Audiensi tersebut menjadi penanda bahwa ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa tetap terbuka, sekaligus memperkuat peran kampus sebagai mitra kritis dalam pembangunan Jakarta Barat yang lebih transparan, responsif, dan berkelanjutan. (Mega)
