OBORBANGSA.COM, JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti kerusakan tata ruang di Kabupaten Bogor yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat masifnya alih fungsi lahan di kawasan resapan dan perbukitan.
Menurut Dedi, kerusakan lingkungan di wilayah hulu tersebut tidak lagi menjadi persoalan lokal karena dampaknya telah meluas hingga kawasan hilir, termasuk Jakarta, Bekasi, dan Karawang.
“Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang,” ujar Dedi, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan permukiman yang terus berkembang di kawasan yang semestinya menjadi penyangga ekologis telah mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air dan menahan pergerakan tanah.
Akibatnya, risiko banjir dan longsor di wilayah Bogor terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“Ruang hijau yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan kini semakin tergerus pembangunan, sehingga aliran air hujan mengalir lebih cepat menuju daerah hilir,” lanjut Dedi.
Dedi juga menegaskan, posisi Bogor sebagai kawasan hulu menjadikan wilayah tersebut memiliki peran strategis sebagai benteng ekologis bagi kawasan metropolitan Jabodetabek.
“Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta,” tegasnya.
Sorotan khusus diarahkan pada kawasan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, yang disebut mengalami perubahan lanskap secara agresif. Perbukitan yang sebelumnya menjadi area resapan kini dipenuhi pembangunan perumahan.
Kondisi tersebut dinilai memperbesar ancaman longsor sekaligus mempercepat limpasan air ke wilayah hilir ketika hujan deras terjadi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, kini berupaya mengembalikan fungsi tata ruang Bogor guna memulihkan keseimbangan lingkungan yang terus mengalami degradasi.
“Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap arah pembangunan yang selama ini dinilai lebih mengutamakan ekspansi kawasan hunian dibanding menjaga daya dukung lingkungan.
Dedi pun menilai pemulihan tata ruang bukan sekadar agenda konservasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk melindungi kawasan aglomerasi Jabodetabek dari ancaman banjir dan bencana ekologis yang terus berulang.
Ia mengajak pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat untuk menghentikan eksploitasi ruang yang berpotensi merusak keseimbangan alam dalam jangka panjang.
“Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya,” pungkas Dedi.(Her)
