OBORBANGSA.COM, MALANG – Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengakselerasi terwujudnya reformasi birokrasi (RB) yang berdampak.Melalui kolaborasi penciptaan bersama (co-creation), sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi diarahkan untuk melahirkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan tata kelola publik.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto mengatakan hal tersebut saat memaparkan penguatan reformasi birokrasi berdampak dalam ekosistem perguruan tinggi pada Workshop Strategi Internalisasi Pembangunan Zona Integritas di Perguruan Tinggi dalam Ekosistem Reformasi Birokrasi Berdampak, di Universitas Brawijaya, Malang.
Erwan menjelaskan, pemerintah dan perguruan tinggi memiliki kekuatan yang saling melengkapi dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan, data, kebijakan, serta fungsi eksekusi, sementara perguruan tinggi memiliki kekuatan pada riset berbasis data, talenta unggul, inovasi, pusat pengetahuan, serta perspektif kritis.
“Pemerintah memiliki kewenangan, data, kebijakan, dan fungsi eksekusi. Di sisi lain, perguruan tinggi kaya akan riset berbasis data, talenta unggul, inovasi, pusat pengetahuan, serta cara pandang kritis. Jika kedua kekuatan ini disatukan melalui co-creation, kita dapat menghadirkan birokrasi yang sederhana, lincah, berintegritas, dan berdampak,” ujar Erwan,Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu dibangun melalui empat pilar utama. Pertama, laboratorium kebijakan (policy lab) yang menjadi ruang untuk menguji dan mengembangkan solusi atas berbagai persoalan publik. Kedua, transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI transformation) untuk mendorong terciptanya layanan publik yang cerdas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pilar ketiga adalah pengembangan kompetensi talenta aparatur sipil negara (talent development) guna memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi perubahan.
Sementara pilar keempat adalah jejaring kebijakan informal lintas disiplin (informal policy network) yang mendorong pertukaran pengetahuan, perspektif, dan pengalaman dalam merumuskan kebijakan publik.
Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi tersebut juga dinilai sejalan dengan penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi. Internalisasi nilai integritas menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Universitas Brawijaya Muchammad Ali Safa’at menyampaikan komitmen Universitas Brawijaya dalam memperkuat internalisasi Zona Integritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak.
“Universitas Brawijaya memiliki komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan internalisasi Zona Integritas demi mewujudkan reformasi birokrasi. Karena ini adalah institusi pendidikan, maka integritas menjadi nomor satu,” kata Muchammad Ali Safa’at.
Inisiatif co-creation tersebut juga mendapat sambutan positif dari Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya sekaligus Guru Besar di Bidang Ilmu Etika Bisnis dan Profesi Unti Ludigdo.
Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan riset dan inovasi untuk mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan.
Melalui kolaborasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem reformasi birokrasi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan publik. (Humas)
