OBORBANGSA.COM, JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan segera memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG),
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan permintaan tersebut menyusul berulangnya kejadian dugaan keracunan pangan yang berdampak pada anak-anak, pelajar, santri, guru, serta penerima manfaat di berbagai daerah.
Dalam beberapa hari terakhir, kejadian serupa kembali dilaporkan di sejumlah daerah. Komnas HAM mencatat insiden yang berkaitan dengan MBG antara lain terjadi di Sidoarjo, Rembang, Jombang, dan Kota Solo pada September 2026. Sebelumnya, kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Jayapura dan Semarang.
Di Sidoarjo, sedikitnya 512 santri dilaporkan terdampak dugaan keracunan setelah menerima MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait kemudian dikenai penghentian sementara. Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengakui adanya kelalaian dalam pengaturan waktu produksi dan konsumsi makanan.
Jasra menilai rangkaian kejadian tersebut tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis di dapur, kualitas makanan, maupun distribusi.
“Kita sedang berhadapan dengan persoalan keselamatan anak, tata kelola negara, pengawasan, pembiayaan, sampai penegakan hukum. Ketika kejadian terus berulang, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi mengapa sistem belum mampu mencegah kejadian yang sama terulang kembali,” ujar Jasra dalam keterangannya kepada oborbangsa.com, Jumat, 11 September 2026.
Menurut Jasra, MBG merupakan program strategis karena penerima manfaatnya mencakup anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan.
Indikator utamanya, kata dia, adalah memastikan makanan yang diterima anak aman, bergizi, layak dikonsumsi, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.
“Jangan sampai keberhasilan distribusi justru dibayar dengan meningkatnya risiko terhadap anak. Negara hadir untuk memenuhi hak anak, bukan memindahkan risiko kepada anak,” katanya.
Jasra juga menegaskan bahwa KPAI tidak sedang mempertentangkan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, KPAI ingin memastikan program yang dirancang untuk memenuhi hak gizi anak memiliki sistem perlindungan yang sekuat tujuan programnya.
“Kami ingin MBG berhasil. Tetapi keberhasilan MBG bukan hanya ketika makanan sampai kepada anak. Keberhasilannya adalah ketika makanan itu sampai dalam keadaan aman, bergizi, layak dan tidak membahayakan anak,” jelasnya.
“Jangan sampai kita sibuk menghitung berapa juta porsi yang sudah dibagikan, tetapi lupa menghitung berapa besar risiko yang harus ditanggung seorang anak ketika standar keselamatan tidak terpenuhi,” lanjut Jasra.
Narasi keberhasilan MBG juga tidak cukup lagi hanya diletakkan pada penambahan daya ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Rangkaian kejadian yang semakin berat menunjukkan bahwa keselamatan anak, kesehatan keluarga, keberlanjutan pendidikan dan keamanan lingkungan pelaksanaan harus menjadi perhatian utama.
“Keselamatan anak adalah garis merah yang tidak boleh dinegosiasikan oleh target, anggaran, kepentingan kelembagaan maupun kekuatan lobby. MBG harus menjadi program yang menyehatkan anak, bukan menambah risiko baru bagi anak dan keluarganya,” pungkasnya. (Her).
