OBORBANGSA.COM – ,TANGERANG SELATAN — Forum Jurnalis Tangsel (FJTS) menyoroti sikap ada oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) yang dinilai acuh terhadap wartawan saat hendak melakukan konfirmasi.
FJTS menilai, sulitnya akses komunikasi dengan pejabat publik berpotensi menghambat kerja jurnalistik dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan menyangkut kepentingan masyarakat.
Ketua FJTS Tangsel, Adi Wijaya mengatakan, komunikasi antara pejabat pemerintahan dan insan pers seharusnya dibangun secara terbuka, profesional, dan humanis.
Pejabat publik memiliki tanggung jawab, memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk melalui wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Selama ini komunikasi antara wartawan dengan sebagian pejabat pemerintahan Tangsel terkesan tersendat dan menutup diri,” ujarnya, pada Jumat (14/8/2026) petang
Pernyataan tersebut disampaikan, setelah FJTS menerima sejumlah keluhan dari awak media yang mengaku kesulitan melakukan konfirmasi kepada sebagian pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel.
Keluhan itu antara lain sulit menemui pejabat secara langsung hingga minimnya respons ketika wartawan menghubungi melalui telepon maupun aplikasi WhatsApp.
FJTS menilai persoalan tersebut tidak semestinya dianggap sepele. Sebab, buruknya komunikasi antara pejabat dan media pada akhirnya dapat berdampak terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Karena itu, FJTS meminta Wali Kota Tangerang Selatan mengevaluasi pejabat yang dinilai sulit diakses wartawan.
“Saya menyayangkan kalau ada pejabat seperti itu. Setahu saya Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat komunikatif ketika dikonfirmasi. Kalau pejabatnya justru menutup diri, mungkin ada yang takut dikulik wartawan terkait kinerja dan anggarannya. Wali Kota atau wakilnya harus menegur pejabat seperti itu,” katanya.
Menurut FJTS, wartawan bukan pihak yang seharusnya dihindari ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Sebaliknya, komunikasi dengan media menjadi salah satu bagian penting dalam membangun transparansi pemerintahan.
Terlebih, kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, serta pelayanan publik merupakan hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
FJTS berharap persoalan komunikasi antara pejabat Pemkot Tangsel dan wartawan segera mendapat perhatian dari pimpinan daerah.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar persoalan hubungan antara pejabat dan wartawan, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Meski demikian, FJTS juga mengingatkan teman-teman wartawan agar tetap menjalankan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Wartawan harus tetap menghormati narasumber dan tidak memaksakan kehendak ketika melakukan konfirmasi.
“Harus tetap memperhatikan Kode Etik Jurnalistik. Jangan memaksa narasumber jika mereka menolak,” pungkasnya. (Red)
