OBORBANGSA.COM,JAKARTA- Untuk mendukung dan mensukseskan program makan bergizi gratis(MBG), para Head Chef membentuk sebuah organisasi bernama Kitchen Asosiasi MBG Indonesia (KAMI).
KAMI dibentuk sesuai petunjuk teknis untuk memastikan kualitas terbaik pemenuhan standar gizi, higienitas, dan kelayakan makanan di dapur-dapur MBG, sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Sebagai bentuk komitmen, mereka menggelar konsolidasi dan silaturahmi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur MIKHA, Jalan H.Minin RT 04/04, Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (21/06/2026).
Ketua Umum KAMI, Yudi Zuber atau Chef Jagal mengatakan, tujuan keberadaan KAMI agar lebih tersistem dalam struktur organisasi yang ada di MBG. Karena hingga kini, sosok Head Chef itu tidak pernah dipandang oleh MBG.
“Padahal MBG itu motornya ditentukan oleh Head Chef, bukan kepala SPPG atau pengawas gizi, maupun pengawas keuangan yang sekarang terjadi. Mereka unsur negara, hanya istilahnya tanda tangan saja. Selain sebagai motor, kita juga eksekutor, itu lah Head Chef,” tegasnya.
Menurutnya, HACCP atau bisa dikatakan HPP, COGS, dan segala macamnya itu dilakukan oleh Head Chef. Sedangkan kepala dan pengawas hanya menerima hasil dan beres.
“Tapi kenyataan yang berjalan, kita yang bekerja, tapi kita diempas oleh ketentuan- ketentuan dari MBG, gak dibedakan atau disamaratakan dengan mereka,” kata Yudi.
Ia juga menyinggung secara struktural Head Chef hanya sebagai relawan, bukan unsur negara yang melaksanakan tugas secara administrasi.
“Selama ini hanya kepala SPPG dan pengawas gizi yang diperhatikan. Dan kita selalu diempaskan oleh ketentuan tersebut,” ujarnya.
“Salah satu pendongkrak dari program MBG ini adalah Head Chef. Saya dari tahun 2000, berawal dari Steward atau tukang cuci piring sampai menjadi Executive Chef di hotel berbintang,” sambung Yudi
Ia menambahkan organisasi KAMI terbentuk dari rasa empati, sedangkan program ini tetap berjalan sesuai yang dikehendaki oleh MBG dan pemerintah.
“Kami berharap buat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ibu Nanik S. Deyang, untuk melibatkanlah orang-orang yang memang profesional di bidang MBG. Karena kalau tidak dilibatkan tidak akan mungkin bisa berjalan. Kita memitigasi, bukan mencari solusi,” tuturnya.
Sejauh ini Yudi melihat yang terjadi saat ini, MBG itu hanya mencari solusi. Jangan ada kejadian, baru bikin SE (Surat Edaran), dan bikin juknis. Seharusnya dimitigasi lebih dini, karena kalau sudah mitigasi ada solusinya.
“Jadi yang terjadi oleh sekarang MBG itu mencari solusi. Saran saya dan asosiasi, tolong libatkan orang-orang yang profesional. Walau kita tidak dilibatkan menjadi struktur di MBG minimal kita punya keleluasaan untuk melakukan inspeksi atau penataan ulang terkait menu,” terang Yudi.
Dia mencontohkan bagaimana menu tersebut bisa terealisasi dengan baik dan benar, dan bisa diterima oleh penerima manfaat. Karena ini bukan tentang makanan untuk orang sakit, tapi untuk anak-anak yang sehat, penerus generasi bangsa.
“Program MBG pada awalnya, saya menilai dipaksakan tapi tidak bisa memitigasi. Karena yang terjadi sekarang adalah anomali dulu baru solusi. Pihak MBG seharusnya lebih terbuka matanya dan pemikirannya, agar program ini tidak di punishment oleh masyarakat Indonesia sebagai program yang buruk,” ungkapnya.
Dikesempatan sama, Agam Leo Pratama selaku Chef Dipsit menambahkan, mungkin saat ini yang tepat MBG lebih mendengar ahli di bidangnya.
“Dapur adalah tempat kita sehari-hari hidup. Kita mengkolaborasikan tujuan awal MBG untuk memperbaiki stunting. Kita kasih masukan apa salahnya. Apalagi kita sudah berkecimpung di dunia Chef sudah cukup lama,” ucap Agam.
Dia menilai secara objektif, MBG ini tata pengelolaannya perlu diperbaiki dari segala hal.
‘Selama ini masyarakat hanya menilai MBG kejelekannya saja. Sedangkan yang bagusnya kurang dilihat. Nah, ini yang akan kita terus dorong untuk maju. Bagaimana KAMI berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, KAMI juga akan membantu para UMKM sekitar, sekaligus meningkatkan gizi dengan benar.
“Kami bakal melibatkan petani langsung. Bukan ngambil dari tengkulak. Karena setiap petani dan UMKM itu bebas, Jangan mau disetir oleh daerah, seperti Bumdes,” jelasnya.
Selama ini, Agam menyebut keresahan masyarakat mengenai MBG tidak berpihak kepada UMKM, atau petani lokal.
“Keresahan itu nantinya akan kita evaluasi, kita pelajari, lalu kita ajukan cara yang terbaik untuk permasalahan ini,” bebernya.
“Kalau dari dapur SPPG kami langsung bertransaksi kepada petaninya, lebih adil dan kesejahteraan mereka meningkat serta lebih fair, tanpa perantara,” tambah Agam.
Lebih lanjut, Agam bersama asosiasinya ini lebih fokus memperbaiki dari semua aspek, seperti produk layanan, pelayanan, pendistribusian, dan pengolahan makanan yang sehat dan aman.
“Kita berprinsip keamanan pangan menyajikan makanan yang sehat dalam pengolahannya dan bisa dinikmati. Masyarakat juga harus tahu bahwa makanan beracun itu diolah dengan cara yang salah,” tuturnya.
Adapun pengolahan yang tidak benar, mereka yang tidak mengikuti SOP, tidak mengerti time controlling.
“Nah, ini yang bakal kita sosialisasikan kepada kawan-kawan disetiap dapur SPPG. Bagaimana caranya menciptakan makanan yang aman dalam penanganan serta pengolahan bahan makanannya sesuai dengan juknis dan HACCP,” kata dia.
Agam pun berharap kepada Kepala BGN yang menaungi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mau mendengarkan masukan dari dirinya ini.
“Ya, tata kelola yang baik tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Namun kita akan merubah kembali narasi masyarakat yang menyebut program bisnis menjadi program strategis nasional,” tegas Adam.
Asosiasi KAMI bermula dari kecil, tapi sudah membangun proses rangkaian kerja, program kerja. Selanjutnya bisa didengar langsung oleh kepala BGN.
“Kami ingin bertemu dan diskusi, jika kepala BGN tidak keberatan untuk bertanya dan menerima masukan dari kita. Bagaimana langkah yang terbaik dari pengolahan makanan sehat dan aman mencakup standar hygiene, sanitasi, dan gizi seimbang,’ tutup Agam.(Ivn)
