OBORBANGSA.COM,- TANGERANG SELATAN — Penutupan total ruas Jalan Jombang Raya, tepat di bawah flyover Bintaro, memicu gelombang keresahan dan protes keras dari masyarakat serta para pedagang sekitar, Minggu (8/11/2026).
Proyek pembangunan saluran air yang mendadak menutup jalur penghubung vital antara Jombang menuju Ciledug ini dinilai berjalan ugal-ugalan tanpa adanya sosialisasi, rambu pengalihan arus, maupun papan informasi proyek yang transparan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, akses jalan ditutup rapat menggunakan pagar seng dan kerucut lalu lintas (traffic cone) sejak Minggu sore pukul 17.00 WIB.
Tindakan sepihak dari pelaksana proyek ini membuat para pengendara roda dua maupun roda empat terjebak di jalur buntu dan terpaksa berputar arah, yang langsung memicu kepadatan arus lalu lintas di jalur-jalur lingkungan sekitar Pondok Pucung.
Ketiadaan papan nama proyek membuat identitas kontraktor maupun instansi penanggung jawab menjadi misterius. Padahal, pemasangan papan informasi proyek merupakan kewajiban mutlak demi menjamin transparansi publik, memuat rincian jenis pekerjaan, estimasi waktu pengerjaan, hingga nama perusahaan pelaksana.
Dampaknya pun langsung menghantam sektor ekonomi warga. Sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Jombang Raya mengeluhkan penurunan omzet secara drastis akibat tertutupnya akses masuk bagi calon pembeli.
”Kami tiba-tiba melihat jalan ditutup rapat, tidak ada surat pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya dari kelurahan, kecamatan, maupun dinas terkait. Pembeli sulit datang ke toko, omzet dagang kami anjlok,” ujar salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Keluhan serupa datang dari para pelintas harian. Warga mempertanyakan profesionalisme dan koordinasi lintas sektoral di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kebijakan menutup jalan tanpa rekayasa lalu lintas yang matang mencerminkan buruknya manajemen mitigasi dampak sosial dari proyek infrastruktur pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Lalu Lintas (Kabid Lalin) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan saat dikonfirmasi redaksi belum memberikan tanggapan resmi terkait dasar penutupan jalan, jadwal pengerjaan, hingga ketiadaan jalur alternatif yang memadai. Sikap bungkam dari pejabat berwenang ini semakin memperkuat kesan lepas tangan atas kebingungan publik di lapangan.
Masyarakat, pengendara, dan para pedagang mendesak Pemkot Tangsel—khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel untuk segera turun tangan menertibkan proyek tersebut. Pemerintah dituntut untuk
Meminta pertanggungjawaban kontraktor pelaksana agar segera memasang papan informasi proyek secara terbuka .
Menyediakan rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas yang jelas guna mengurai potensi kemacetan parah di permukiman warga.
Memberikan solusi konkret atas kerugian ekonomi yang dialami para pedagang akibat terputusnya akses jalan.
Warga akan terus mengawal ketat progres pembangunan saluran air ini hingga pihak Pemkot Tangsel dan kontraktor pelaksana memberikan klarifikasi serta langkah korektif secara terbuka kepada publik.(Tim).
